Tarif Pajak PPh21 & Perhitunganya

PPh 21 juga berlaku ke siapa saja ?

Penghasilan yang dikenakan PPh 21 meliputi gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan atau individu sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Tarif PPh 21 bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan status pajak seseorang, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktiknya, perusahaan atau pemberi kerja bertanggung jawab untuk memotong dan menyetor PPh 21 ke kantor pajak atas nama karyawan atau penerima penghasilan, serta melaporkannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.

PPh 21 juga berlaku untuk berbagai jenis penghasilan selain gaji, seperti tunjangan, bonus, uang pesangon, dan komisi. Bahkan, imbalan yang diterima oleh pekerja lepas (freelancer), profesional seperti dokter atau pengacara, dan pemberi jasa lainnya juga termasuk dalam objek PPh 21. 

Berapa Besar Tarif PPh21?

Tarif pajak PPh 21 disesuaikan dengan lapisan penghasilan kena pajak (PKP) yang berbeda-beda.. Ada juga penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21, yaitu penghasilan yang berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah dan dapat berubah sesuai kebijakan fiskal.

Tarif pajak PPh 21 di Indonesia bersifat progresif, yang berarti tarif pajaknya semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan kena pajak (PKP). 

Rincian tarif pajak PPh 21 yang berlaku:

1. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 60.000.000 per tahun: Tarif pajak 5%.

2. Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000 per tahun: Tarif pajak 15%.

3. Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000 per tahun: Tarif pajak 25%.

4. Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 500.000.000 per tahun: Tarif pajak 30%.

Untuk individu yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun, dikenakan lapisan tarif tambahan:

5. Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 5.000.000.000 per tahun: Tarif pajak 35%.

Catatan penting:

- Tarif ini diterapkan secara bertahap berdasarkan lapisan penghasilan. Artinya, penghasilan Anda dibagi sesuai dengan lapisan-lapisan tarif tersebut, dan setiap lapisan dikenakan tarif yang sesuai.

- Tarif ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dengan memahami tarif ini, wajib pajak dapat menghitung berapa jumlah pajak yang harus mereka bayar berdasarkan penghasilan tahunan mereka setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan pengurang lainnya.

Perhitungan & Pemotongan.

Penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami PPh 21, karena ini berdampak langsung pada penghasilan yang diterima setiap bulan. Dengan mengetahui cara perhitungan PPh 21, karyawan atau penerima penghasilan dapat memperkirakan berapa pajak yang harus mereka bayar dan mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Selain itu, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, termasuk PPh 21, merupakan bagian penting dari kontribusi setiap warga negara untuk pembangunan dan kemajuan negara.

Selain pemotongan rutin yang dilakukan oleh pemberi kerja, PPh 21 juga melibatkan beberapa kewajiban administrasi lainnya. Perusahaan atau pemberi kerja harus menyampaikan laporan bulanan PPh 21 yang mencakup jumlah pajak yang dipotong dari setiap karyawan atau penerima penghasilan. Laporan ini disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh 21 dan harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara tepat waktu.

Ketentuan Khusus & Komponen PPh21

PPh 21 juga memiliki ketentuan khusus terkait dengan pemberian insentif atau fasilitas tertentu. Misalnya, dalam situasi tertentu, karyawan dengan penghasilan di bawah ambang batas tertentu mungkin berhak atas fasilitas pajak berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang berarti pajak tersebut dibayar oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap daya beli masyarakat.

Bagi karyawan, memahami komponen penghasilan yang dikenakan PPh 21 penting untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Setiap karyawan sebaiknya memahami bagaimana PPh 21 dihitung dari gaji mereka, termasuk komponen apa saja yang dikenakan pajak dan yang tidak. Selain itu, karyawan juga perlu memperhatikan pengisian formulir 1721-A1, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan yang diberikan oleh perusahaan setiap akhir tahun. Formulir ini penting untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Sementara itu, bagi pekerja lepas atau individu yang bekerja secara mandiri, penting untuk memahami bahwa mereka harus menghitung dan menyetorkan sendiri PPh 21 mereka jika tidak ada pemberi kerja yang memotong pajak tersebut. Hal ini mencakup perhitungan penghasilan bruto, pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan seperti PTKP, hingga penyetoran pajak ke kas negara.

Akhirnya, pemahaman yang baik tentang PPh 21 tidak hanya membantu dalam kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan kejelasan dan transparansi mengenai bagaimana penghasilan diperlakukan dalam sistem perpajakan Indonesia. Ini juga memberikan kontrol yang lebih baik atas keuangan pribadi, memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi secara benar dan tepat waktu.

Selain aspek-aspek dasar yang telah dijelaskan, ada beberapa hal lain yang perlu dipahami terkait PPh 21 untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pengelolaan pajak:

Pengurangan Pajak dan Kredit Pajak

Dalam perhitungan PPh 21, terdapat beberapa komponen pengurang pajak yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pengurangan ini meliputi biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang disetor melalui BPJS Ketenagakerjaan. 

Pengurang-pengurang ini akan mengurangi penghasilan bruto sehingga mengurangi jumlah PPh 21 yang harus dibayar. Selain itu, jika karyawan memiliki tanggungan (seperti anak atau pasangan yang tidak bekerja), hal ini juga bisa menurunkan beban pajak karena mempengaruhi perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Fasilitas Pajak

Pemerintah terkadang memberikan fasilitas pajak untuk sektor atau situasi tertentu. Misalnya, dalam kondisi tertentu seperti pandemi, pemerintah dapat memberikan pembebasan atau pengurangan PPh 21 untuk sektor-sektor yang terkena dampak signifikan. Fasilitas ini biasanya diumumkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau Peraturan Pemerintah dan bersifat sementara. Penting bagi wajib pajak untuk selalu update dengan informasi terbaru mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku.

Pentingnya Konsultasi Pajak

Bagi banyak orang, perpajakan bisa menjadi hal yang kompleks dan membingungkan. Oleh karena itu, berkonsultasi dengan ahli pajak atau menggunakan jasa konsultan pajak bisa menjadi solusi yang bijaksana. Konsultan pajak dapat membantu dalam menghitung pajak secara akurat, memastikan bahwa semua pengurang dan kredit pajak diterapkan dengan benar, serta membantu dalam pelaporan SPT Tahunan. Mereka juga dapat memberikan saran strategis untuk mengoptimalkan kewajiban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sanksi dan Denda

Penting untuk diketahui bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, termasuk PPh 21, dapat menyebabkan sanksi dan denda. Misalnya, jika perusahaan terlambat menyetor PPh 21 yang dipotong dari karyawan, mereka akan dikenakan denda berupa bunga keterlambatan. Selain itu, pelaporan SPT yang tidak tepat waktu juga dapat mengakibatkan denda administratif. Oleh karena itu, ketepatan waktu dan akurasi dalam pelaporan dan pembayaran pajak sangatlah penting.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) adalah strategi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal. Ini bisa mencakup berbagai hal, seperti memanfaatkan pengurang pajak secara optimal, memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah, hingga merencanakan penghasilan dan pengeluaran dengan cara yang efisien pajak. Meskipun perencanaan pajak bukanlah penghindaran pajak, namun ini adalah cara yang sah dan strategis untuk mengelola kewajiban pajak secara bijak.

Kesimpulan:

Pemahaman yang mendalam tentang PPh 21 adalah kunci bagi setiap wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan optimal. Dengan memahami cara perhitungan, manfaat pengurangan pajak, serta pentingnya pelaporan yang akurat, wajib pajak dapat menghindari potensi sanksi sekaligus memanfaatkan sepenuhnya berbagai insentif yang ditawarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, perencanaan pajak yang baik juga memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Demikian penjelasan singkat mengenai PPh21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21.Lebih lengkapnya bisa baca :  Pajak Penghasilan Pasal 21